Senin, 08 Mei 2017





SURAT EDARAN
No. 01/V/SE/PPTKI  TAHUN 2017
TENTANG
PEMBAHARUAN SUSUNAN TIM PENGURUS ORGANISASI PPTKI
Kepada Yth :
PENGURUS DPW/DPC PPTKI 
Di
Seluruh Wilayah Republik Indonesia.


Sehubungan dengan perobahan AD-ART yang telah disepakati oleh peserta pembahas perobahan AD-ART dan disyahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000148.AH.01.08.Tahun 2017 tanggal 15 Maret 2017.dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
1.       AD-ART yang baru syah secara hukum sebagai pedoman / tuntunan kerja bagi seluruh organisasi PPTKI baik di Pusat, maupun di Wilayah sejak dikeluarkan surat edaran ini;
2.       Seluruh kop surat, simbol-simbol dan logo mengikuti perobahan sesuai AD-ART yang baru;
3.       Adanya perobahan nama-nama Susunan Pengurus dan Pengawas di DPP  :
NO.
NAMA
ORGAN
PERKUMPULAN
JABATAN
1
Dr. Samsul Bakeri, SIP, M. Sc
Pengurus
Ketua Umum
2
Sutardjo
Pengurus
Ketua I
3
Ir. H. Sarimun, CES
Pengurus
Sekretaris Umum
4
Imam Hidayat
Pengurus
Sekretaris I
5
H. Tugimin, ST
Pengurus
Bendahara Umum
6
Imro Rosadi
Pengurus
Bendahara I
7
Ir. Edy Rahen Yantono, MM
Pengawas
Ketua
8
Ir. Drs. Asrizal Tatang
Pengawas
Anggota I
9
Drs. Ridjo Hadiprayitno, MM
Pengawas
Anggota II

4.       Akan dilakukan penetapan nama-nama pada susunan pengurus yang baru di DPW.
Dengan akan dilakukannya penetapan nama-nama susunan pengurus baru (jika ada) maka dimohon kepada pengurus di DPW maupun DPC untuk menyampaikannya melalui Email : sarimun.ptki@gmail.com.
Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Umum                                                                              Sekretaris Umum
Ttd                                                                                                        .
                          (DR Samsul Bakeri, Msi)                                                                            (Ir. Sarimun,CES                                            

Jumat, 05 Mei 2017

ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA PPTKI

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0000148-AH.01.08.TAHUN 2017
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN
PERKUMPULAN PERKUMPULAN PAGUYUBAN TUKANG KONSTRUKSI INDONESIA 







ANGGARAN DASAR
PERKUMPULAN PAGUYUBAN TUKANG KONSTRUKSI INDONESIA (PPTKI)
JAKARTA 18 PEBRUARI 2017














DAFTAR ISI

ANGGARAN DASAR
      I.         BAB I          : NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
     II.         BAB II         : LANDASAN ASAS
   III.         BAB III        : TUJUAN
   IV.         BAB IV        : SUMBER KEUANGAN
    V.         BAB V         : ORGAN PERKUMPULAN DAN CAKUPAN WILAYAH
   VI.         BAB VI        : KEANGGOTAAN
 VII.         BAB VII       : PENGURUS
VIII.         BAB VIII      : PENGAWAS
   IX.         BAB IX        : WILAYAH KEWENANGAN PPTKI
    X.         BAB  X         : PEMILIHAN PENGURUS DAN PENGAWAS ( BARU )
   XI.         BAB XI         : ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN PAGUYUBAN
 XII.         BAB XII        : SANKSI
XIII.         BAB XIII       : PERUBAHAN ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA

                       PERATURAN PAGUYUBAN     
XIV.         BABXIV        : PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
 XV.         BAB XV        : PENUTUP
REVISI ANGGARAN DASAR TAHUN 2017

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1.     Perkumpulan ini bernama Perkumpulan Paguyuban Tukang Konstruksi Indonesia selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut “PPTKI” dan bertempat kedudukan di Jalan Sapta Taruna II, Komplex PU Pasar Jumat, Jakarta Selatan
2.     PPTKI ini didirikan pada tanggal tujuh Juli dua ribu delapan  ( 07-07-2008 ) untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

BAB II
LANDASAN ASAS

Pasal 2




PPTKI berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berasaskan kekeluargaan .

Pasal 3
1.     PPTKI melakukan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip yaitu
a.     Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka bagi para tukang konstruksi dan pemerhati tukang konstruksi yang ada di Indonesia  
b.     Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
c.     Mandiri (Independent)
2.     PPTKI sebagai wadah berhimpun, berkumpul dan bersekutu para tukang konstruksi Indonesia berorientasi pada 2 (dua) kegiatan utama yakni (1) Pembinaan dan (2) Sosial kemasyarakatan
3.     PPTKI bersifat, nasional, kerakyatan, bukan milik perorangan maupun kelompok ataupun golongan.
4.     Daerah operasional PPTKI adalah seluruh wilayah Indonesia.
 
BAB III
TUJUAN

Pasal 4




Tujuan Pembentukan PPTKI adalah dalam di bidang sosial yaitu
1.     Untuk saling mengenal, menerima, mengakui dan melengkapi satu dengan yang lain sebagai tukang konstruksi, penyebaran informasi teknik pertukangan , inventarisasi tenaga tukang,dalam suatu keluarga besar warga tukang konstruksi Indonesia
2.     Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perkumpulan ini melakukan aktivitas yang positif dan bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
3.     Motto PPTKI yakni “Bekerja dengan semangat iklas dan benar “

BAB IV
SUMBER KEUANGAN

Pasal 5




1.     Kekayaan dan keuangan PPTKI diperoleh dan berasal dari
a.     Sumbangan (donasi) dari warga dan simpanan ,asal tidak mengikat dan merugikan PPTKI.
b.     Pendapatan-pendapatan dan bantuan-bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan peraturan/anggaran dasar PPTKI dan/atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
c.     Hibah dan/atau hibah wasiat;
d.     Penghasilan-penghasilan  dari usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan diselenggarakan oleh PPTKI

BAB V
ORGAN PERKUMPULAN DAN CAKUPAN WILAYAH

Pasal 6




1.     Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari :
a.     Anggota
b.     Pengurus
c.     Pengawas
2.     Perkumpulan mempunyai pembagian cakupan wilayah :
a.     Nasional
b.     Propinsi
c.     Kabupaten/Kota
d.     Kecamatan/Kelurahan
3.     Kepengurusan dibagi :
a.     Tingkat nasional disebut Dewan Pengurus Pusat
b.     Tingkat Propinsi disebut Dewan Pengurus Wilayah
c.     Tingkat Kabupaten/Kota disebut Dewan Pengurus Cabang
d.     Tingkat Kecamatan /Kelurahan disebut Pengurus ranting
e.     Tingkat rukun Warga /Rukun Tetangga disebut Pengurus Sub ranting    
4.     Dalam setiap susunan kepengurusan PPTKI terdapat :
a.     Dewan Pengurus/Pengurus
b.     Dewan Pengawas/Pengawas

BAB VI
KEANGGOTAAN

Pasal   7




1.     Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka bagi para tukang konstruksi, para pembantu tukang, mandor sampai pelaksana yang berada di wilayah Indonesia 
2.     Untuk membantu kepengurusan maka perkumpulan ini juga menerima para teknisi yang telah berpengalaman di proyek2 konstruksi untuk dikelompokkan sebagai anggota khusus yang membantu mengelola perkumpulan dengan syarat :
a.     Bersedia menjadi pengurus/pengawas
b.     Latar belakang pendidikan teknis dan non teknis
c.     Pernah bekerja di proyek dan mengerti pertukangan
d.     Berumur minimal 50 thn
e.     Sehat walafiat  dan energik
3.     Tiap anggota dan anggota khusus berhak untuk :
a.     Memilih dan dipilih
b.     Ikut serta dalam kegiatan kegiatan yang diselenggarakan oleh PPTKI
c.     Mengeluarkan suara dalam rapat, satu dan lain dengan ketentuan untuk tukang telah berumur 19 (sembilan belas) tahun.
4.     Tiap anggota dan anggota khusus berkewajiban untuk :
a.     menjungjung tinggi nama baik PPTKI dan memahami, mentaati serta tunduk pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan lain dari PPTKI
b.     bagi anggota yang memperoleh pekerjaan melalui, ”publish media” diminta sumbangan sukarela;
c.     menyumbangkan tenaga dan pikiran (keahlian)nya apabila PPTKI memerlukannya  
5.     Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi anggota dan anggota khusus adalah sebagai berikut :
a.     tidak sedang menjalani hukuman pidana dan/atau perdata
b.     bukan termasuk dalam Daftar Orang Tercela  (DOT ) yang dikeluarkan oleh instansi dan/atau pejabat negara yang berwenang;

BAB VII


PENGURUS

Pasal 8.




1.     Pengurus PPTKI dihasilkan dari pemilihan pengurus dalam Musyawarah Nasional / Propinsi / Kabupaten-Kota dari dan oleh para anggota dan anggota khusus tukang kontruksi dalam Musyawarah Nasional/Wilayah/Cabang. Sedangkan  tingkat yang lebih bawah :
a.     untuk cakupan kelurahan/kecamatan cukup dipilih dalam pertemuan /rapat anggota dan atau anggota khusus yang dihadiri  sekurang kurangnya 15 orang tukang konstruksi
b.     bila didalam cakupan kecamatan terdapat banyak kepengurusan  pada ranting kelurahan / kecamatan maka dianjurkan untuk digabungkan terlebih dahulu untuk satu kecamatan satu pengurus ranting 
c.     Selanjutnya untuk kemudahan organisasi untuk kepengurusan kabupaten/kota dianjurkan memilih wakil-wakilnya yang duduk di kepengurusan yang berdomisili pada tingkat ibukota kabupaten/kota
d.     Sedangkan untuk kepengurusan wilayah dianjurkan memilih kepengurusan yang domisilinya di ibukota propinsi 
e.     Demikian pula bila untuk cakupan nasional dianjurkan memilih wakil-wakilnya untuk duduk di kepengurusan tingkat nasional yang berdomisili di ibukota negara dan sekitarnya.  
2.     Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengurus sebagai berikut :
a.     Tidak sedang menjalani hukuman pidana dan /atau perdata
b.     Bukan termasuk dalam Daftar Orang Tercela (DOT ) yang dikeluarkan oleh instansi dan /atau pejabat negara yang berwenang ;
c.     Sudah aktif di PPTKI sekurang-kurangnya 1 (satu ) tahun
3.     Antara Pengurus dan atau Pengawas tidak mempunyai hubungan sedarah dan semenda sampai derajat 2 (dua)  
4.     Pengurus dan Pengawas dipilih  untuk masa jabatan 5 (lima ) tahun
5.     Anggota Pengurus dan Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, apabila yang bersangkutan berprestasi bagus dalam mengelola PPTKI dengan ketentuan khusus untuk jabatan “Ketua Umum” ( utk nasional ) atau Ketua (diluar nasional ) hanya dapat menjabat selama 2 (dua ) periode masa jabatan
6.     Sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus , harus terlebih dahulu menyerahkan kurikulum vitae dan mengisi “Surat Pernyataan dan Kesanggupan” (format dibuat berdasarkan kebutuhan oleh Tim Kerja yang dipilih oleh Pengurus yang sedang menjabat ) dan dilantik/ditasbihkan dalam suatu pertemuan yang disaksikan secara terbuka oleh Para Anggota Perkumpulan Paguyuban Tukang Konstruksi Indonesia yang ada di sekitarnya  .  
7.     Pengurus bertanggung jawab penuh atas pengelolaan PPTKI dengan ketentuan setiap surat dan /atau dokumen yang dikeluarkan dan/atau diterbitkan oleh PPTKI harus ditandatangani oleh 2 (dua ) orang Pengurus yakni :
a.     Ketua Umum dan Sekretaris Umum dan atau Bendahara Umum,
b.     Ketua dan Sekretaris dan atau,
c.     Ketua dan Bendahara,
            kecuali untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditentukan oleh Anggaran    


            Dasar ini.
8.     Pengurus dipilih dan diangkat berdasarkan suara terbanyak mutlak dari jabatan  tertinggi berturut turut penempatannya sesuai jumlah suara yang diperoleh (ranking suara ) dalam Musyawarah Perkumpulan Paguyuban Tukang Konstruksi yang diadakan khusus dengan  agenda Pemilihan Pengurus.

Pasal 9




1.     Jumlah Pengurus paling kurang 3 (tiga ) orang dan sebanyak banyaknya sesuai dengan keputusan Musyawarah Perkumpulan Paguyuban Tukang Konstruksi Indonesia.
2.     Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya :
a.     Seorang Ketua dan Untuk tingkat nasional disebut Ketua Umum (hanya ada satu)
b.     Seorang Ketua I
c.     Seorang Ketua II
d.     Seorang Sekretaris untuk tingkat nasional disebut Sekretaris Umum (hanya ada satu)
e.     Seorang Sekretaris I
f.      Seorang Bendahara untuk tingkat nasional disebut Bendahara Umum(hanya ada satu )
g.     Seorang Bendahara I
3.     Susunan Pengurus PPTKI secara lengkap diatur dan ditetapkan melalui formartur (formartur adalah pengurus sebagaimana disebut dalam ayat 2 pasal ini ) dengan menyesuaikan kebutuhan PPTKI dan kegiatan yang akan dilakukan.
4.     Selanjutnya formartur disahkan oleh Kepengurusan diatasnya untuk daerah dimintakan pengukuhannya dari Ketua Umum PPTKI.

Pasal 10
TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS




1.     Menyelenggarakan dan mengendalikan PPTKI;
2.     Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama PPTKI;
3.     Mewakili PPTKI di dalam dan di luar pengadilan;
4.     Membuat dan mengajukan rencana kerja;
5.     Membantu mencarikan peluang kerja di berbagai proyek konstruksi;
6.     Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan;
7.     Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota Perkumpulan Paguyuban Tukang Konstuksi mengenai jalannya organisasi dan kegiatan PPTKI;
8.     Meningkatkan kesejahteraan tukang konstruksi seperti mengusahakan adanya sertifikasi tukang konstruksi juga, berdirinya koperasi tukang;
9.     Memelihara kerukunan diantara para anggota tukang konstruksi Indonesia maupun dengan masyarakat pada umumnya dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan dan permusuhan;
10.  Pengurus berhak mewakili PPTKI menjalankan semua tindakan baik yang bersifat pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk membeli menjual mengalihkan menjaminkan atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang dan/atau tidak bergerak milik PPTKI harus mendapat persetujuan dari Rapat pengurus dan Rapat Musyawarah;  
11.  Pengurus berhak mewakili PPTKI menjalankan semua tindakan baik yang bersifat pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk membeli, menjual, mengalihkan, menjaminkan atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak dan /atau tidak bergerak milik PPTKI untuk jumlah diatas Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) harus mendapat persetujuan dari rapat pengurus dan atau musyawarah sesuai tingkatannya.




Pasal 11

Pengurus mempunyai hak:
1.     Membentuk dan atau mengangkat panitia dan atau Tim Kerja untuk suatu tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan PPTKI;
2.     Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengelola dan /atau mengembangkan PPTKI selama tidak bertentangan dengan peraturan PPTKI;

Pasal 12




1.     Pengurus dapat diberhentikan oleh Dewan Pengurus Pusat /Dewan Pengurus Wilayah/Dewan Pengurus Cabang ) sesuai tingkatannya sebelum masa jabatannya berakhir apabila:
a.     Melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan PPTKI;
b.     Tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar PPTKI atau Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Perkumpulan Paguyuban;
c.     Sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan bagi PPTKI;
d.     Melakukan dan terlibat dalam tindak pidana yang telah diputus pengadilan;
e.     Dalam hal salah seorang pengurus berhenti sebelum masa jabatan berakhir Rapat Pengurus bersama Pengawas dapat mengangkat penggantinya dengan cara :
                                               i.     Mengangkat dari kalangan anggota Pengurus dan atau Orang yang dipandang mampu sebagai Ketua dan atau para anggota tukang konstruksi Indonesia untuk menduduki jabatan tersebut;
                                              ii.     Menunjuk salah seorang dari pengurus untuk merangkap jabatan tersebut;
                                             iii.     Bila Ketua Pengurus dan Sekretaris berhalangan sementara waktu lebih dari 6 bulan maka harus dicarikan PLT.

BAB VIII
PENGAWAS

Pasal 13




1.     Pengawas dipilih dari dan oleh para anggota atau anggota khusus PPTKI
2.     Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah para Anggota atau anggota khusus PPTKI yang memenuhi syarat sebagai berikut :
a.     Sebelumnya pernah menjadi anggota dan /atau pengurus PPTKI, jujur, berdedikasi terhadap PPTKI dan dikenal baik oleh para anggota PPTKI;
b.     Sudah terlibat aktif di PPTKI sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
c.     Tidak sedang menjalani hukuman pidana dan /atau perdata;
d.     Bukan termasuk dalam Daftar Orang Tercela (DOT) yang dikeluarkan oleh instansi dan atau pejabat negara yang berwenang. 
3.     Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun
4.     Pengawas terdiri atas dari sekurang kurangnya 3 (tiga ) orang dan sebanyak banyaknya 5 ( lima ) orang 
5.     Pengawas terdiri dari sekurang kurangnya :
a.     Seorang Ketua  
b.     2 (dua )  orang anggota
6.     Pengawas merupakan suatu Majelis yang bersifat kolektif artinya setiap keputusan yang diambil mengatas namakan pengawas harus diambil melalui keputusan rapat yang dihadiri oleh minimal ¾ (tiga perempat ) dari jumlah pengawas Dengan keputusan dianggap sah bilamana disetujui oleh 50 % + 1 ( lima puluh persen ditambah satu ) dari jumlah pengawas yang hadir
7.     Sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengawas harus terlebih dahulu mengisi menyerahkan kurikulum vitae dan mengisi Surat Pernyataan dan Kesanggupan (format dibuat berdasarkan kebutuhan oleh Tim Kerja yang dipilih oleh Pengurus yang sedang menjabat ) dan dilantik/ ditasbihkan dalam suatu pertemuan yang disaksikan secara terbuka oleh para tukang konstruksi setempat.
8.     Pengawas dipilih berdasarkan suara terbanyak mutlak dari jabatan tertinggi berturut-turut penempatannya sesuai jumlah suara yang diperoleh (ranking) dalam Musyawarah Nasional/Musyawarah Wilayah/Musyawarah Cabang atau rapat ranting yang diadakan bersamaan dengan pemilihan pengurus yang diadakan khusus dengan agenda Pemilihan Pengurus dan Pengawas PPTKI
9.     Penyelenggaraan pemilihan pengawas seyogyanya bersamaan dengan diselenggara kan pemilihan kepengurusan pengurus

Pasal 14
HAK DAN KEWAJIBAN PENGAWAS

1.     Memberi saran dan/atau anjuran kepada Pengurus baik diminta maupun tidak diminta
2.     Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan
3.     Memberikan koreksi, saran, teguran dan peringatan kepada pengurus dan anggota
4.     Meminta memberhentikan anggota pengurus dan atau anggota melalui Rapat pengurus yang dihadiri oleh Pengurus dimana undangan rapat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Pengawas serta rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Pengawas atau salah seorang anggota Pengawas , bilamana menurut pandangan Pengawas akan membahayakan kelangsungan PPTKI

Pasal 15




Pengurus /Pengawas dapat diberhentikan oleh Musyawarah Nasional /Musyawarah Wilayah / Musyawarah Cabang atau Rapat Pengurus/Pengawas sebelum masa jabatannya berakhir apabila :
1.     Sikap atau tindakannya  menimbulkan akibat yang merugikan bagi PPTKI
2.     Melakukan dan terlibat dalam tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan
3.     Dalam hal seorang pengawas berhenti sebelum masa jabatan berakhir , Rapat Dewan Pengurus dapat mengangkat dengan cara memilih dan mengangkat dari kalangan anggota PPTKI untuk menduduki jabatan tersebut.

BAB IX
WILAYAH KEWENANGAN PENGURUS/PENGAWAS

Pasal 16




1.       PPTKI mempunyai wilayah kewenangan sebagai berikut :
a.     Tingkat nasional mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia
b.     Tingkat wilayah mencakup seluruh wilayah propinsi
c.     Tngkat cabang mencakup seluruh wilayah kabupaten/kota
d.     Tingkat ranting mencakup sebagian atau seluruh wilayah kecamatan /kelurahan 
2.     Kelompok PPTKI tingkat Pengurus dinamakan Dewan Pengurus
3.     Kelompok PPTKI tngkat Pengawas dinamakan Dewan Pengawas

BAB X
PEMILIHAN PENGURUS DAN PENGAWAS

Pasal 17




1.     Musyawarah nasional merupakan organ teringgi dalam PPTKI.
2.     Musyawarah nasional /Musyawarah wilayah /Musyawarah cabang  dan rapat ranting diselenggaralan 5 (lima ) tahun sekali
3.     Pemilihan Pengurus Nasional dilakukan dalam Musyawarah Nasional yang diikuti oleh Pengurus Pusat demisioner dan utusan dari Pengurus Wilayah yang sudah Musyawarah wilayah
4.     Pemilihan Pengurus tingkat wilayah dilakukan dengan Musyawarah Wilayah yang diikuti oleh Pengurus Wilayah demisioner dan utusan darI Pengurus Cabang yang sudah Musyawarah cabang   
5.     Pemilihan Pengurus tingkat cabang dilakukan dengan Musyawarah cabang yang diikuti oleh Pengurus cabang demisioner dan utusan dari Pengurus ranting yang sudah melakukan musyawarah ranting 
6.     Pemilihan Pengurus termasuk pengawas tingkat  ranting cukup dilakukan dengan rapat anggota yang diikuti sekurangkurangnya 15 ( Lima belas ) orang tukang
7.     Dalam hal kepengurusan wilayah atau kepengurusan cabang belum diselenggarakan secara musyawarah maka kepengurusan tersebut belum mempunyai suara dalam pemilihan kepengurusan

Pasal 18
1.     Setiap keputusan yang diambil oleh pengurus bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat
2.     Keputusan harus tertulis dan diarsipkan dengan urut dan rapi

Pasal 19




1.     Dalam menyelenggarakan Musyawarah dengan membentuk panitia  Musyawarah 
2.     Undangan dikeluarkan oleh Pengurus bersama Pengawas
3.     Untuk rapat-rapat biasa dapat dikeluarkan oleh pengurus atau pengawas tergantung permasalahnya  

Pasal 20




1.     Untuk memulai kepengurusan pada suatu wilayah maka jajaran kepengurusan yang akan membentuk kepengurusan (formartur) wilayah/kabupaten/kota /ranting meminta surat mandat pada jajaran kepengurusan satu tingkat yang lebih tinggi.
2.     Surat mandat dapat diberikan pada satu atau dua orang dengan waktu paling lama 6 (enam) bulan untuk menyusun kepengurusan sementara.
3.     Penerima mandat selanjutnya menyusun kepengurusan sementara dan melaporkan kembali ke  jajaran kepengurusan yang lebih tinggi dengan menyerahkan surat kurikulum vitae dan surat pernyataan calon kepengurusan yang kemudian dikeluarkan Surat Keputusan Kepengurusan Sementara yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
4.     Dalam waktu 1 (satu)  tahun Kepengurusan wajib melakukan upaya-upaya legitimasi dari tingkat jajaran paling bawah yakni kecamatan atau kelurahan.  
5.     Kepengurusan paling bawah adalah rapat anggota pada ranting atau sub ranting  (yang lingkupnya kecamatan / kelurahan / RW atau RT), yang kemudian dari beberapa ranting membentuk kepengurusan tingkat kabupaten/kota dan seterusnya menjadi kepengurusan tingkat wilayah atau propinsi dan akhirnya tingkat pusat.  
6.     Kepengurusan yang telah disusun berdasarkan musyawarah dapat diberikan Surat Keputusan sebagai pengurus selama 5 (lima ) tahun.
7.     Penandatangan surat Keputusan harus dilakukan oleh pengurus yang mempunyai legitimasi. 
8.     Diutamakan Dianjurkan pengurus yang menjabat yang berdomisili pada ibukota negara /propinsi/kabupaten/kota/kecamatan /kelurahan sesuai tingkat wilayahnya.
9.     Surat Keputusan Kepengurusan di suatu wilayah/propinsi/kabupaten yang sudah legitimasi harus dikukuhkan oleh Ketua Umum PPTKI  (hanya Ketua Umum)

Pasal 21




1.     Kepengurusan ranting/sub ranting  yang berdomisili pada satu kecamatan selanjutnya digabung menjadi satu kepengurusan ranting.
2.     Ketentuan lebih rinci akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Perkumpulan Paguyuban PPTKI.
3.     Khusus Undangan Pemilihan Pengurus ditandatangani Ketua Pengurus bersama Pengawas.

Pasal 22




Pemilihan kepengurusan dapat diselenggarakan menggunakan elektronik message / SMS yang dikoordinir dengan membentuk panitia pemilihan yang terbuka jujur dan transparan.
    .  
BAB XI


ANGGARAN RUMAH TANGGA / PERATURAN PAGUYUBAN

Pasal 23




1.     Untuk operasional jalannya organisasi PPTKI diperlukan Anggaran Rumah Tangga.
2.     Bila dipandang perlu Pengurus/Pengawas masih dapat menerbitkan Peraturan Perkumpulan Paguyuban Tukang konstruksi Indonesia. 

BAB XII 


SANKSI
Pasal 24




Apabila anggota Pengurus dan atau Pengawas melanggar ketentuan ketentuan yang diatur dalam peraturan organisasi ini dikenakan sanksi oleh Rapat Pengurus/pengawas sesuai tingkatannya berupa
1.     Peringatan lisan
2.     Peringatan tertulis
3.     Dipecat dan /atau diberhentikan secara paksa dari Anggota, Pengurus dan atau Pengawas
4.     Diajukan ke pengadilan

BAB XIII
Pasal 25
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ATAU ANGGARAN RUMAH TANGGA / PERATURAN PAGUYUBAN

1.     Pengurus dan atau Pengawas dapat merubah Anggaran Dasar  dan  disesuaikan dengan kondisi terkini pada penyelenggaraan musyawarah nasional
2.     Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Perkumpulan Paguyuban Tukang Konstruksi Indonesia dapat diubah oleh pengurus yang menjabat untuk menyesuaikan kondisi yang ada sekurang-kurangnya 2 (dua ) tahun sekali.

BAB XIV
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.
Pasal 26


 
1.     Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pembubar an PPTKI hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional.
2.     Anggota PPTKI yang hadir harus mewakili dari seluruh Indonesia sesuai dengan wilayahnya. 

BAB XV
PENUTUP

Pasal 27

A.    Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini  maka Pengurus yang menjabat harus membuat Anggaran Rumah tangga Perkumpulan Paguyuban Tukang Konstruksi Indonesia.
B.    Dalam hal tersebut masih kurang maka Pengurus dapat membuat Peraturan Paguyuban Tukang Konstruksi Indonesia.
C.    Atas kesepakatan rapat anggota maka :
1)     Pengurus yang ditetapkan oleh 1).Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berlaku sd tgl 7 bulan 7 tahun 2010 ditetapkan sebagai Kepengurusan Periode I
2)     Pengurus selanjutnya disepakati Kepengurusan Periode II berakhir pada 7 bulan 7 tahun 2015 diganti oleh Kepengurusan III
3)     Anggota rapat sepakat bahwa Kepengurusan Periode III akan berakhir pada 7 Juli 2020  adalah :
4)     Keputusan rapat menyetujui bahwa mengingat Kepengurusan II adalah tidak dijalankan maka dikecualikan dari Pasal 8 butir 5 Anggaran Dasar  karena secara defacto PPTKI belum melakukan perubahan organisasi
5)     Sehingga Kepengurusan Periode III ini adalah :

Ketua Umum         ; DR Samsul Bakeri MSi
Ketua  I                  ; Sutardjo ST.MM
     Sekretaris Umum   : Ir.Sarimun CES
     Sekretaris  I            : Drs. Imam Hidayat
     Bendahara Umum  : Tugimin, ST
     Bendahara I            : Imron Rosyadi  

     Dewan Pengawas    
     Ketua                     : Ir.Edy Rahenyantono.MM
     Anggota                 : Ir.Asrizal Tatang
     Anggota                 : Drs. Ridjo  Hadiprayitno, MM.

6)     Kepengurusan selanjutnya ditentukan dari hasil Munas PPTKI yang dihadiri para utusan pengurus/pengawas  DPP dan utusan seluruh DPW yang ada dan mempunyai suara dan calon pengurus/pengawas  yang berminat di tingkat nasional  

                                                       Ditetapkan di : Jakarta


                                                                       Tanggal          : 18 Pebruari  2017
Dewan Pengurus Pusat


Perkumpulan Paguyuban Tukang Konstruksi Indonesia

       DR Samsul Bakeri Msi                                      Ir.Edy Rahenyantono.MM


 Ketua Umum Dewan Pengurus                               Ketua Dewan Pengawas











                                  
ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERKUMPULAN PAGUYUBAN TUKANG KONSTRUKSI INDONESIA
( PPTKI )

BAB I
ORGANISASI

Pasal 1
Kebijakan Organisasi

1.    Semua Kebijakan organisasi selalu berlandaskan pada asas yang tercamtum dalam pasal 2 dan pasal 3 Anggaran Dasar.
2.    Dalam hal fungsi organisasi, PPTKI mempunyai landasan organisasi yang secara hirarki terdiri atas :
a.    Ketetapan MUSYAWARAH NASIONAL
b.    Anggaran Dasar
c.     Anggaran Rumah Tangga
d.    Kode etik Profesi Tukang
e.    Ketetapan Rakornas PPTKI
f.      Keputusan Dewan Pengurus PPTKI Pusat
g.    Keputusan Dewan Kehormatan PPTKI Pusat
h.    Ketetapan Musawarah wilayah PPTKI
i.      Ketetapan Rapat Dewan Pengurus Wilayah PPTKI
3.    Susunan struktur organisasi PPTKI adalah :
a.    Tingkat nasional/pusat disebut Dewan Pengurus Pusat
b.    Tingkat propinsi /wilayah disebut Dewan Pengurus Wilayah
c.     Tingkat kabupaten/kota disebut Dewan Pengurus Cabang
d.    Tingkat Kecamatan disebut Dewan Pengurus Ranting
e.    Tingkat Kelurahan disebut Dewan Pengurus Sub Ranting
f.      Untuk d dan e situasional ( lihat wilayahnya)
g.    Namun tidak dibenarkan bila cabang langsung ke tukang
Pasal 2
Tingkat Pusat

1.    Dewan Pengurus Pusat merupakan struktur organisasi tertinggi.
2.    Di tingkat pusat hanya ada satu Dewan Pengurus Pusat PPTKI ( DPP PPTKI )
3.    Yang didalamnya terdiri atas beberapa Pengurus Pusat dan beberapa Pengawas Pusat





Pasal 3
Tingkat Propinsi

1.    Dewan Pengurus Wilayah merupakan susunan struktur organisasi tingkat Propinsi.
2.    Dewan Pengurus Wilayah membawahi dan mengkoordinir langsung tingkat cabang.
3.    Di tingkat Propinsi hanya ada satu Dewan Pengurus Wilayah  PPTKI.
4.    Yang didalamnya terdiri atas beberapa Pengurus Propinsi dan beberapa Pengawas Propinsi.
Pasal 4
Tingkat /Kabupaten-Kota

1.    Dewan Pengurus Cabang merupakan susunan struktur organisasi tingkat kabupaten/kota.
2.    Dewan Pengurus Cabang membawahi dan mengkoordinir langsung tingkat ranting/sub ranting.
3.    Di tingkat cabang hanya ada satu Dewan Pengurus Cabang PPTKI.
4.    Yang didalamnya terdiri atas beberapa Pengurus Kabupaten/Kota dan beberapa Pengawas Kabupaten/Kota.
5.    Tidak dibenarkan pendirian cabang tanpa ada ranting.dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) tahun.   

Pasal 5
Tingkat /Kecamatan/Kelurahan

1.    Pengurus Ranting/subranting  merupakan susunan struktur organisasi tingkat kecamatan/kelurahan (situasional ).
2.    Pengurus Ranting /Sub ranting membawahi dan mengkoordinir langsung para tukang.
3.    Di tingkat ranting/sub ranting hanya ada satu Pengurus atau Pengawas ranting /sub ranting PPTKI.
4.    Pada tingkat ranting inilah para tukang bernaung.

Pasal 6
Musyawarah

1.    Paguyuban disebut berwawasan nasional bila mempunyai 5 ( lima ) DPW
2.    Dalam satu Wilayah minimal harus ada 3 (tiga ) Kabupaten/kota.
3.    Setiap Kabupaten/kota minimal ada 3 (tiga) ranting kecamatan /kelurahan atau sub ranting kelurahan.
4.    Setiap ranting /sub ranting sekurang-kurangnya ada 15 ( lima belas) tukang konstruksi.



Pasal 7
Musyawarah Nasional
1.    Kepengurusan tingkat pusat dihasilkan dari Musyawarah Nasional yang dihadiri oleh unsur DPP demisioner dan utusan kepengurusan setiap DPW yang telah terbentuk dan telah mempunyai legitimasi.
2.    DPP demisioner mempunyai  2 (dua ) suara.
3.    Setiap DPW mempunyai 2 (dua)  suara yakni utusan dari Pengurus dan utusan dari Pengawas.
4.    Selanjutnya para pengurus dan pengawas  DPW berkumpul dan melakukan pemilihan untuk kepengurusan nasional.
5.    Kepengurusan yang belum menyelenggarakan musyawarah /legitimasi belum punya hak suara.
6.    Dalam Munas dapat pula dihadiri pengurus cabang namun tidak mempunyai hak suara serta dapat pula dihadiri calon pengurus yang berminat yang harus hadir pada acara Munas tersebut serta Dewan Pengurus/Pengawas  Pusat yang telah demisioner.  
7.    Pemilihan dilakukan dengan suara terbanyak dari beberapa calon pengurus yang berminat memilih Ketua umum , Ketua,Sekretaris Umum Sekretaris dan Bendahara umum  serta sekaligus Ketua dan Anggota Pengawas. 

Pasal 8
Musyawarah Wilayah
1.    Kepengurusan tingkat propinsi dihadiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) Dewan Pengurus Cabang Kabupaten/Kota yang terbentuk dan mempunyai legitimasi dan juga Pengurus wilayah demisioner.
2.    DPW demisioner mempunyai 2 (dua ) suara.
3.    Setiap DPC mempunyai 2 (dua) suara yakni utusan dari Pengurus dan atau utusan dari Pengawas.
4.    Musyawarah Wilayah wajib dilakukan dalam memenuhi kepengurusan dalam satu propinsi.
5.    Untuk setiap propinsi harus mempunyai minimal 3 (tiga) Dewan Pengurus Cabang yang legitimasi dan baru bisa membentuk pengurus wilayah. 

Pasal 9
Musyawarah Cabang

1.    Kepengurusan tingkat cabang Kabupaten/Kota dihasilkan dari Musyawah Cabang yang dihadiri oleh Dewan Pengurus cabang demisioner dan utusan dari 3 (tiga) Pengurus ranting yang telah mempunyai legitimasi.
2.    Kepengurusan tingkat ranting dihasilkan dari Rapat Anggota sekurang-kurangnya ada 15 (lima belas ) orang anggota tukang atau 15 (lima belas) suara pada rapat anggota ranting/sub ranting.
3.    Untuk menekan biaya operasional (untuk pengembangan)  maka kelurahan atau kecamatan diutamakan yang terletak dalam ibukota kabupaten/kota
4.    Musyawarah Cabang wajib dilakukan dalam memenuhi kepengurusan dalam satu kabupaten/kota.
5.    Untuk menyelenggarakan Musyawarah cabang cukup harus dengan mengumpulkan 3 (tiga) ranting.
6.    Setiap ranting paling kurang ada 15 (lima belas) tukang  selanjutnya mengumpulkan suara dan membentuk kepengurusan ranting. 
7.    Untuk wilayah kabupaten/kota yang cukup besar maka harus diperhitungkan tukang2 yang domisilinya pada kecamatan/kelurahan yang dapat dijangkau (pulang pergi dalam satu hari ) dan berminat sebagai kepengurusan ataupun anggota.
8.    Bila ditempat lain ada tukang dengan jumlah 15(lima belas )  orang maka harus dimungkinkan digabung kepengurusannya dengan menyelenggarakan musyawarah cabang luar biasa untuk menentukan Ketua, Sekretaris,
9.    Setiap ranting ada satu suara untuk pemilihan di tingkat kabupaten./Kota.

Pasal 10
Rapat ranting/sub ranting

1.    Rapat ranting adalah rapat tingkat kecamatan atau kelurahan (sesuai luas lingkup -situasional).
2.    Didalam pemilihan kepengurusan ranting harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 15 (lima belas ) orang tukang.
3.    Memilih Ketua dan Sekretaris.

Pasal 11
Penyelenggaraan Musyawarah Nasional /Wilayah/Cabang
1.             Munas/Muswil/Muscab dapat dilakukan dengan dengan membentuk panitia pelaksana.
2.             Selanjutnya panitia pelaksana mempersiapkan musyawarah dengan melakukan persiapan :
a.    Panitia Pelaksana menyusun acara musyawarah;
b.    Mempersiapkan yang akan hadir;
c.     Mempersiapkan kandidat calon yang di nominasikan/diusulkan
d.    Mempersiapkan Blanko Surat-2 pernyataan ;
e.    Memilih metode pemungutan suara;
f.      Surat Pernyataan ber meterai;
g.    Surat suara yang diperlukan;
h.    Mencari tempat berkumpul /rumah pengurus (tidak perlu hotel ); 
i.      Kalau musyawarah merupakan perpanjangan kepengurusan maka harus dimintakan pertanggungan jawab kepengurusan yang lama;
j.      Undangan untuk mengikuti musyawarah.
k.     Bila menggunakan teknologi informasi maka harus dipersiapkan nomer handphone yang digunakan baik pengirim maupun penerima serta petugas yang berwenang dan waktu yang singkat misalnya 1 jam;
l.      Dll.
3.             Pemilihan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, selanjutnya panitia pelaksana menetapkan Pengurus dengan masa tugas (5) lima tahun dan Pengawas dengan masa tugas (5) tiga tahun.
4.             Laporan Penyelenggaraan Munas/Muswil/Muscab harus dibuat yang kurang lebih isinya adalah :
a.    Sambutan Pembukan Laporan;
b.    Penetapan Panitia Pelaksana Musyawarah;
c.     Daftar hadir tukang /para pengurus /pengawas cabang /wilayah yang datang;
d.    Daftar tamu yang diundang;
e.    Pemilihan Ketua dengan surat suara atau lainnya;
f.      Hasil Pemungutan suara;
g.    Surat Pernyataan kesanggupan sebagai pengurus/pengawas;
h.    Curiculum vitae/Riwayat hidup pengurus/pengawas;
i.      Foto2 pendukung;
j.      Surat Keputusan Kepengurusan Ranting Cabang/Wilayah /Pusat;
k.     Penutup.
5.             Dokumen Munas /Muswil/Muscab wajib disimpan di masing2 Kantor PPTKI Pusat/Propinsi/Kabupaten/Kota.
6.             Sedangkan dokumen rapat ranting di bendel dan harus disimpan di tingkat kabupaten/kota.
Pasal 12
Musyawarah Nasional /Wilayah /cabang Luar Biasa
1.             Musyawarah Nasional/Wilayah Luar biasa dapat dilakukan apabila :
a.    para pengurus dan atau para pengawas tingkat nasional/wilayah merasa bahwa kepengurusannya tidak efektif lagi dan perlu penyegaran yang disertakan hasil rapat 60% semua pengurus dan pengawas menyetujui adanya perubahan kepengurusan;  
b.    para pengurus tingkat wilayah tidak mendapat dukungan /respon atau adanya mosi tidak percaya dari 5 (lima) pengurus tingkat kabupaten/ kota (yang telah berdiri) serta Panitia Pelaksanaannya harus disetujui dari DPP- PPTKI .
2.             Musyawarah cabang luar biasa dapat dilaksanakan apabila para Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas cabang sudah tidak mendapat respon oleh Dewan Pengurus/Pengawas setingkat dibawahnya dan organisasi tidak efektif lagi atau adanya mosi tidak percaya dari pengurus bawahannya.
3.             Pelaksanaannya sama dengan Munas/Muswil/Muscab dengan membentuk panitia pelaksana yang disetujui  oleh Ketua & Sekretaris kepengurusan atasnya.
4.             Setelah dilakukan Musyawarah luar biasa maka waktu yang diperbolehkan adalah melanjutkan sisa masa kepengurusan.
5.             Musyawarah cabang luar biasa dapat diselenggarakan untuk menggabung kepengurusan yang ada di beberapa lokasi/tempat khususnya dalam satu kabupaten/kota dan atau menjadi satu kepengurusan kabupaten/kota.

Pasal 13
Musyawarah Kerja Nasional/Wilayah

Musyawarah kerja Nasional /wilayah dapat dilakukan apabila untuk menyampai kan rencana program kerja tahunan organisasi.
Pasal 14
Rapat koordinasi Nasional/Wilayah
Rapat koordinasi Nasional /Wilayah dapat dilakukan apabila membahas program kerja organisasi yang tidak berjalan atau gagasan program baru .
Pasal 15
Rapat Pimpinan Dewan Pengurus /Dewan Pengawas
Rapat Pimpinan Dewan Pengawas dan atau Rapat Pimpinan DewannPengurus atau gabungan keduanya dapat dilakukan setiap saat untuk membahas program /peraturan baru atau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tukang.
Pasal 16
Musyawarah / Pemilihan Pengurus menggunakan teknologi informasi /SMS
1.      Dalam menyelenggarakan Musyawarah nasional / musyawarah wilayah ataupun musyawarah cabang dimungkinkan menggunakan teknologi elektronik khususnya  pengiriman surat suara menggunakan SMS /short message system
2.      Bilamana butir 1 akan dilakukan dan tidak menggunakan aplikasi  komputer maka harus dilakukan persiapan secara teliti terlebih dahulu antara lain :
a.    Menetapkan petugas anggota panitia pelaksana yang berhak menerima SMS;
b.    Menetapkan tgl,hari pelaksanaan, waktu penerimaan surat suara  nomer, rujukan yang akan digunakan;
c.     Menetapkan nomer yang berhak menggunakan sebagai “pengirim SMS’ adalah yang berhak dan sah & mempunyai surat suara yang mewakilinya.
d.    Dalam membaca SMS surat suara sekurang-kurangnya harus ada saksi tiga orang yang ditunjuk;
e.    Selain nomer yang telah tercatat jika ada nomer lain dianggap tidak berlaku.
3.      Waktu pengiriman SMS harus dibatasi awal dan akhirnya penerima SMS
4.      Hasil dari SMS kemudian diumumkan dan dibuatkan Berita Acara Pemilihan.

Pasal 17
Penerbitan Surat Keputusan Kepengurusan

1.    Dalam hal diselenggarakan Munas/Muswil/Muscab maka hasilnya berupa  Surat Keputusan Kepengurusan harus ditandatangani Ketua Dewan pengurus yang didalamnya telah ada Dewan pengawas yang juga hasil dari Munas/Muswil/Muscab yang sama dan unpengakuan pengukuhan tuk wilayah dan cabang harus ditandatangani sebagai oleh Ketua Umum PPTKI ( hanya Ketua Umum).
2.    Dalam hal terjadi kesibukan yang luar biasa sehingga Ketua/Sekretaris/ Bendahara tidak bisa menjalankan tugas sehari-2nya untuk paling lama 3 (tiga ) bulan maka Pengurus/Pengawas harus mengambil inisiatif mengangkat sementara dengan Pejabat Pelaksana Tugas atau PLT.
3.    Bilamana para pengurus /pengawas dilaksanakan dijalankan oleh pengurus pengganti sementara atau PLT maka Surat Keputusan kepengurusan harus ditanda tangani oleh pengurus yang mempunyai legitimas. 
4.    Sebaliknya bila Muscab / Muswil bersifat masih formartur maka dapat  ditandatangani oleh PLT Ketua Dewan Pengurus/Pengawas  dan PLT Sekretaris.
Pasal 18
Penyelenggaraan kepengurusan Formartur
1.    Untuk menjaga tidak terjadinya “kekosongan hukum” maka dapat dimanfaatkan pemilihan kepengurusan formartur dengan cara sebagai berikut :
a.    Calon pengurus (formartur) meminta surat mandat kepada kepengurusan Dewan pengurus di atasnya;
b.    Surat mandat dapat diberikan kepada satu orang atau lebih dan berlaku untuk 6 (enam ) bulan;
c.     Dengan surat Mandat tersebut calon pengurus mencari sendiri teman calon pengurus lainnya untuk menyusun Dewan Pengurus Formartur dengan meminta Daftar Riwayat Hidup dan membuat surat pernyataan bermeterai yang harus diserahkan pada pengurus yang memberikan mandat;
d.    Surat Keputusan Kepengurusan dapat dikeluarkan oleh Ketua dan Sekretaris.
2.    Untuk mendirikan suatu kepengurusan wilayah  pada suatu propinsi maka harus terbentuk 3 (tiga ) kepengurusan kabupaten/kota terlebih dahulu. 
3.    Surat Keputusan Kepengurusan dibuat oleh Ketua bersama Sekretaris Dewan Pengurus yang memberikan mandat dan berlaku 1 (satu ) tahun.
4.    Selama 1 (satu )  tahun Dewan Pengurus / Pengawas  Cabang  harus melakukan pasal 8 ayat 5 untuk mendapatkan legitimasi kepengurusan dari struktur paling bawah keberadaan tukang.
5.    Selanjutnya setelah kepengurusan cabang dan telah dapat membentuk 3 (tiga) kabupaten/kota maka dapat diselenggarakan musyawarah wilayah dan bisa mendapatkan kepengurusan yang legitimasi dari para tukang yang berdomisili di wilayahnya/propinsi.
6.    Surat keputusan hasil Muswil/Muscab legitimasi dibuat oleh jajaran Dewan pengurus atasannya dan dikukuhkan oleh Ketua umum Dewan Pengurus Pusat.



BAB II
KEPENGURUSAN

Pasal 19
Pengurus dan Pengawas

1.    Didalam suatu Dewan terdiri ada dua fungsi :
a.    Fungsi kepengurusan dipimpin Dewan pengurus
b.    Fungsi pengawasan dipimpin Dewan pengawas
2.    Pemilihan Dewan pengurus dianjurkan bersamaan dengan pemilihan Dewan Pengawas ( satu paket ).

Pasal 20
Dewan Pengurus Pusat

      Dalam struktur Dewan Pengurus Pusat terdiri atas
1.    Dewan Kehormatan.
2.    Dewan Pengurus Pusat terdiri atas :
a.       Ketua Umum dan beberapa Ketua;
b.       Sekretaris Umum;
c.        Bendahara Umum;
d.       Bidang-bidang. .
3.    Dewan Pengawas Pusat :
a.     Ketua
b.    Anggota 
4.    Istilah “Umum” untuk Ketua/Sekretaris/Bendahara  hanya ada di tingkat pusat diluar itu tidak diperkenankan.

Pasal 21
Tugas,Kewajiban dan Masa kerja
Dewan Pengurus Pusat

1.    Dewan Pengurus Pusat mempunyai tugas mengembangkan organisasi dan menjalankan visi misi dan program kerja.
2.    Apabila pada sebuah propinsi belum ada kepengurusnya maka DPP berhak memberikan surat mandat pada satu atau lebih orang untuk membentuk DPW dalam kurun waktu selama lamanya 6 bulan dan dapat diperpanjang.
3.    Setelah terbentuk DPW maka DPP dapat melantiknya dan memberikan waktu 1 (satu) tahun untuk mempersiapkan pengembangan organsiasi untuk mendapatkan legitimasi.
4.    DPW yang telah terbentuk dengan cara yang sama membuat mandat membentuk DPC untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) kabupaten/kota dan juga melantiknya untuk jangka waktu 1 tahun.
5.    Dalam waktu 1 tahun tersebut Dewan Pengurus/Pengawas cabang mengembangkan organisasinya dengan membentuk sekurang2nya ada 3 ( tiga ) pengurus ranting.
6.    3 (Tiga ) Pengurus ranting bertemu dan memilih kepengurusan DPC Kabupaten/Kota.
7.    Setelah ada 3 Pengurus DPC Kabupaten/Kota bisa membentuk DPW legitimasi.
8.    Jika selanjutnya tumbuh ranting maka tidak boleh dihalang-halangi
9.    Pengurus ranting baru melakukan komunikasi dengan pengurus ranting lama untuk menyelenggarakan musyawarah cabang luar biasa.

Pasal 22
Dewan Pengurus wilayah/cabang
1.    Dewan Pengurus Wilayah/Cabang mempunyai tugas mengembangkan organisasi dan menjalankan visi misi dan program kerja pengurus pusat.
2.    Apabila pada sebuah kabupaten/kota belum ada kepengurusnya maka DPW berhak memberikan surat mandat pada satu atau lebih orang untuk membentuk DPC dalam kurun waktu selama lamanya 6 bulan.
3.    Setelah terbentuk DPC maka DPW dapat melantiknya dan memberikan waktu 1 (satu ) tahun untuk mempersiapkan pengembangan organsiasi untuk mendapatkan legitimasi.
4.    DPC yang telah terbentuk dengan cara yang sama mengupayakan membentuk 3 ranting dimana setiap ranting sekurang2-nya mempunyai anggota 15 (lima belas ) tukang.
Pasal 23
Pengurus ranting 
1.    Pengurus Ranting dalam membentuk kepengurusan dapat dengan mengumpulkan sekurangkurangnya 15 (lima belas ) orang tukang untuk memilih Ketua,Sekretaris.
2.    Dalam satu kecamatan atau kelurahan sekurang kurangnya dapat didirikan satu atau lebih ranting atau sub ranting.    
Pasal 24
Tugas wewenang dan masa kerja Dewan Pengurus wilayah/cabang
:
1.    Mensosialisaikan organisas;
2.    Membantu anggota/tukang  menyejahterakan  melalui koperasi atau lainnya;
3.    Membantu anggota mendapatkan pekerjaan;
4.    Membantu anggota memiliki  sertifikat kompetensi.
BAB III
KEANGGOTAAN
Pasal 25
Anggota biasa

1.    Adalah anggota tukang biasa.
2.    Mempunyai Kartu Tanda Penduduk yang sah.
3.    Tukang dimungkinkan menguasai satu atau lebih jenis keterampilan.
4.    Jenis keterampilan tukang sementara dikelompokan pada tukang batu/tukang, bangunan , tukang kayu / tukang besi / tukang ubin dan tukang lainnya.

Pasal 26
Anggota Kehormatan/Khusus
Anggota tukang atau lainnya yang telah berjasa kepada PPTKI dan dianggap sebagai teladan di PPTKI bisa diangkat sebagai Anggota Kehormatan/Khusus serta warganegara yang telah berusia 50 tahun dan pemerhati PPTKI mampu mengelola kepengurusan.


Pasal 27
Anggota Pendiri

1.  Anggota pendiri adalah anggota PPTKI yang ikut mendirikan PPTKI.
2.  Anggota Pendiri dapat di pusat maupun di daerah yang ikut mendirikan PPTKI pada wilayah daerah masing-masing.
3.  Anggota Pendiri harus diangkat melalui surat Keputusan Pimpinan Kepengurusan

Pasal 28
Penerimaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota

1.  Setiap tukang berhak menjadi anggota dan kepadanya diberikan kartu anggota yang dicatat di setiap ranting cabang , wilayah dan nasional dimana tukang berdomisili ( Basis KTP ).
2.  Bentuk Kartu Anggota akan ditetapkan kemudian.
3.  Tukang yang tidak disiplin dapat diberhentikan dari keanggotaan PPTKI.

Pasal 29
Kewajiban Anggota

1.  Setiap tukang berpegang teguh pada kode etik tukang.
2.  Dalam hal bekerja dan mendapat teguran dari mandor atau pemilik pekerjaan dan melaporkannya ke PPTKI maka tukang tersebut dapat dicabut keanggotaannya.


BAB IV
PERSYARATAN DALAM KEPENGURUSAN DEWAN PENGURUS/PENGAWAS  PUSAT / WILAYAH/CABANG/RANTING

Pasal 30
Syarat menjadi Pengurus /Pengawas PPTKI

1.  Warga negara Indonesia.
2.  Diutamakan berdomisili di pusat pemerintahan nasional / propinsi / kabupaten-kota /kecamatan/kelurahan.
3.  Mengerti dan menguasai hal teknis “pertukangan “.
4.  Bersedia bekerja keras.
5.  Tidak mendapat gaji.
6.  Mampu memilih dan memjukan kepentingan/kesejahteraan tukang anggotanya. 

Pasal 31
Penggantian antar waktu

1.    Dalam hal telah terjadi pengunduran diri atau ketidakhadiran unsur Ketua atau unsur Sekretars ( Kedua duanya ) maka Dewan Pengurus bersama Dewan Pengawas sebelum meninggalkan tugasnya mempunyai hak untuk melakukan perubahan2 organisasi dengan menujuk pejabat sementara sebagai Pejabat Pelaksana Tugas ( PLT ) agar organisasi tetap berjalan sesuai dengan aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga yang berlaku. 
2.    Dalam hal butir 1 dijalankan maka Ketua Umum atau Sekretaris Umum yang digantikannya tidak mempunyai kewenangan lagi mengatur-ngatur jalannya organisasi. 
3.    Pengurus/Pengawas dapat mengambil cuti dari kepengurusan sekurang kurangnya 3 (tiga ) bulan.
4.    Dalam hal terjadi penggantian Pengurus atau Pengawas dapat dilakukan setiap saat.
5.    Penggantian ini merujuk pada penggantian antar waktu.
6.    Ketua Umum /Ketua mempunyai kewenangan untuk itu.
7.    Penggantian antar waktu juga bisa terjadi bila Pengurus /Pengawas meninggal atau tidak mampu menjalankan tugasnya sehari harinya .

BAB V
SERTIFIKASI TUKANG

Pasal 32
Pemahaman /Pelatihan/Workshop/Export Tukang

1.    Pengurus/Pengawas berkewajiban menyebar luaskan informasi tentang tukang melalui pemahaman /pelatihan dan sejenisnya seperti workshop/ sasarehan/ tukar pikiran.
2.    Penyebar luasan dapat pula melalui brosur /gambar2 dll.
3.    PPTKI yang telah mempunyai data dan alamat tukang dan mampu menjalankan komunikasi serta mendapat peluang kerja tukang diluar Indonesia dapat mencoba menawarkan data tukang tersebut atau melalui DPP PPTKI.


Pasal 33
Uji Kompetensi dan Sertifikasi

1.    Tugas utama kepengurusan PPTKI adalah mendata dan melakukan sertifikasi tukang.
2.    Setiap tukang diupayakan mempunyai sertifikat keterampilan.
3.    Sertifikasi dapat melalui Uji kompetensi yang diselenggarakan bersama pemerintah/atau pihak lain.


Pasal 34
Standar Kompetensi Keterampilan Tukang

1.    Standard Kompetensi mengikuti Standar kompetensi yang dikeluarkan pemerintah.
2.    Dalam hal standar tukang tersebut perlu perbaikan maka PPTKI dapat memberikan masukan kepada pemerintah.

BAB VI
LAIN-LAIN

Pasal 35
Keuangan

1.      Setiap pusat /wilayah/cabang dapat membuka satu rekening bank untuk menampung keuangan yang harus ditandatangani oleh dua orang yakni Ketua dan Sekretaris /Bendahara sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar.
2.      Administrasi pengeluaran uang harus dibukukan setiap ada pengeluaran atau pemasukan uang  dengan jelas asal muasal dan penggunaannya kapan tanggal bulan tahun secara tertib.
3.      Masalah keuangan ini paling lama satu bulan sudah tercatat.

Pasal 36
Usaha Koperasi Unit Tukang 
1.    Untuk memberikan kemudahan bagi anggota maka untuk cakupan kabupaten/kota /kecamatan/kelurahan yang mampu dianjurkan mendirikan “koperasi” yang menyediakan kebutuhan bagi tukang.
2.    Berdirinya Koperasi unit Tukang dapat bekerjasama dengan Pengusaha Kontraktor /Toko bahan bangunan /Agen distributor bahan bangunan konstruksi / dan lainnya dengan membuat perjanjian yang jelas.
3.    Pembukuan koperasi harus dipisahkan dari pembukuan PPTKI namun dimungkinkan adanya pemasukan bagi organisasi PPTKI.


Pasal 37
Brosur/Cetakan /Bendera/umbul2/Tanda2 organisasi

1.      Brosur cetakan dapat dibuat oleh masing-masing wilayah /kabupaten/kota untuk memenuhi kebutuhan informasi kepada anggota dengan tetap memperhatikan arahan dari Dewan Pengurus Pusat.
2.      Setiap Dewan Pengurus Wilayah dan atau Dewan Pengurus Cabang Kabupaten /Kota dapat memiliki bendera PPTKI yang menggambarkan logo dan nama wilayah/daerahnya masing-masing.
3.      Dasar bendera adalah putih dengan logo PPTKI dikiri atas, nama propinsi/kabupaten/kota ada di bawah .
4.      Stiker sebagai tanda pengenal PPTKI dapat dibuat oleh daerah masing-masing. 

Pasal 38
Arsip Surat PPTKI.

1.    Setiap surat keluar apapun isinya yang terkait PPTKI wajib dicatat sebagai arsip dengan rincian katagori surat /PPTKI/ Kode romawi wilayah-cabang Institusi yang menerbitkan/identitas /bulan penerbitan(Romawi) /  nomer surat yang berurutan kemudian tertulis pada pokok surat tanggal bulan tahun surat serta yang menandatangani sesuai dengan Anggaran dasar.
2.    Setiap musyawarah nasional/wilayah/cabang wajib membuat dokumen hasil musyawarah nasional/wilayah/cabang dan tersimpan di Kepengurusan PPTKI struktur atas dari surat tersebut.
3.    Untuk setiap pengurus /pengawas wajib memberikan Riwayat Hidup dilengkapi dengan surat bermeterai pernyataan kesanggpan mengurus PPTKI dan diserahkan pada kepengurusan PPTKI diatasnya. 
4.    Dokumen hasil musyawarah wilayah (asli) harus disimpan di tingkat nasional DPP PPTKI.
5.    Sedangkan dokumen hasil musyawarah cabang (asli) harus disimpan di tingkat wilayah DPW PPTKI.

Pasal 39
Kantor/Alamat Organisasi

1.      Mengingat bahwa organisasi ini berbasis pada tukang atau strata terbawah dari sumber daya manusia konstruksi pembangunan dan sangat sulit untuk mendapatkan fasilitas kantor atau tempat maka pengurus / pengawas sepakat no Hand phone  para pengurus/pengawas tukang yang didaftarkan menjadi tempat yang mewakili para tukang dan anggotanya.
2.      Untuk menyalurkan informasi Dewan Pengurus Pusat termasuk Dewan Pengawas Pusat kepada para pengurus/pengawas yang ada di daerah serta para anggota tukang diseluruh Indonesia maka disepakati menggunakan website ,email maupun teknologi elektronik lainnya.

Pasal 40
Data tukang konstruksi

1.             Setiap wilayah/cabang /ranting/sub ranting harus berusaha mengumpulan sebanyak banyaknya database para tukang.
2.             Database dibuat dengan pokok informasi adalah nama /alamat/no HP dan contac person yang adapat dihubungi.
3.             Database dipisahkan sebagai tukang bangunan umum/tukang besi/tukang kayu dan tukang lainnya.
4.             Sekurang-kurangnya dalam format excel.
5.             Selanjutnya data tersebut dapat direkap di PPTKI struktur atasannya
6.             Para Pemilik rumah/Pengusaha/Kontraktor yang membutuhkan dapat melakukan komunikasi dengan pengurus PPTKI.

Pasal 41
InventarisasI barang PPTKI
1.      Kekayaan milik PPTKI yang sudah berbentuk aset dapat digunakan oleh setiap orang anggota PPTKI.
2.      Untuk pinjam-meminjam aset maka administrasi harus jelas , siapa, kapan diambil/dikembalikan.
3.      Setiap barang yang dimiliki atau disumbang oleh siapapun dan akhirnya menjadi barang milik/Aset  PPTKI harus diberi label dan juga nomor sebagai barang inventarisi PPTKI Nasional atau wilayah atau cabang.
4.      Pimpinan Pengurus wajib menunjuk penanggung jawab pengelolaan Aset/barang dengan surat Keputusan .

BAB VII
PENUTUP

Pasal 42
Masa Peralihan

1.    Kepada seluruh Pengurus /Pengawas PPTKI yang telah berdiri diminta untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang ada saat ini dengan persyaratkan dan norma yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini (seperti daftar Riwayat Hidup juga  Surat Pernyataan Kesediaan sebagai Pengurus /Pengawas ) ,
2.    Setiap cabang atau wilayah PPTKI diwajibkan memperbarui Surat Keputusan Kepengurusan paling lambat (2) dua tahun sejak ditetapkan AD dan ART ini sedangkan wilayah atau daerah yang belum terbentuk diwajibkan menggunakan ART ini.         

3.    Wialayh atau cabang PPTKI yang tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam AD dan ART ini maka dapat dilakukan penggantian kepengurusan oleh kepengurusan diatasnya  

                                                        Ditetapkan di : Jakarta
                                                                       Tanggal       : 18 Pebruari  2016
Dewan Pengurus Pusat
Perkumpulan Paguyuban Tukang konstruksi Indonesia


       DR Samsul Bakeri Msi                                              Ir.Edy Rahenyantono .MM  
 Ketua Umum Dewan Pengurus                                        Ketua Dewan Pengawas